Suratsuara.com – Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo Subianto yang berupaya untuk merangkul semua partai politik di Indonesia. Pernyataan tersebut menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, analis politik, hingga masyarakat umum.
Langkah Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dalam membangun koalisi yang inklusif merupakan sebuah langkah yang cukup mencolok di tengah politik tanah air. Meskipun beberapa pihak menyambut langkah tersebut dengan skeptisisme, namun dukungan dari tokoh sebesar Bamsoet memberikan bobot tersendiri terhadap upaya Prabowo untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.
Dalam pernyataannya, Bamsoet menyampaikan pandangannya bahwa saat ini Indonesia tidak membutuhkan oposisi yang keras. Menurutnya, keberadaan oposisi yang terlalu kuat justru bisa menghambat proses pembangunan dan konsolidasi politik di dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan oposisi untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan bangsa.
Namun, pernyataan Bamsoet ini juga mengundang pertanyaan dan kritik dari sebagian kalangan. Beberapa pihak menganggap bahwa sikap yang terlalu pro-pemerintah dari seorang pemimpin lembaga seperti Bamsoet bisa mengurangi kemandirian dan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang seharusnya dijalankan oleh lembaga legislatif.
Di sisi lain, ada pula yang melihat pernyataan Bamsoet sebagai langkah untuk memperkuat soliditas koalisi yang ada di pemerintahan saat ini. Dengan merangkul semua partai politik, Prabowo dan koalisinya diharapkan dapat mengurangi potensi konflik politik yang berkepanjangan dan fokus pada upaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi bangsa.
Namun, terlepas dari pandangan pro atau kontra terhadap pernyataan Bamsoet, yang jelas adalah perlunya keterbukaan dan dialog yang terus-menerus antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik. Partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses politik akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun bangsa yang lebih baik.
Dengan demikian, langkah Prabowo dalam merangkul semua partai politik diharapkan dapat menjadi titik awal bagi terciptanya era politik yang lebih inklusif dan kolaboratif di Indonesia. Namun, upaya tersebut juga harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti hadirnya Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md di acara open house Idul Fitri 1445 H Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai suatu hal yang positif.
Bamsoet bicara mengenai keputusan final Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres yang bakal diumumkan pada 22 April 2024 mendatang. Menurutnya, pasca putusan MK bakal terjadi momen rekonsiliasi.
“Pertemuan antara tim pemenangan Pilpres Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud itu adalah suatu hal yang baik. Tentunya sesuai dengan tahapan,” kata Bamsoet.
Bamsoet berharap, adanya pertemuan yang dihadiri tokoh dari TKN Prabowo-Gibran dan TPN Ganjar-Mahfud dapat menyatakan dua sahabat yang sempat terpisah beberapa waktu lalu karena kontestasi politik.
“Diharapkan ke depan tak ada lagi gesekan-gesekan,” ujar Bamsoet
Bila perlu, lanjut Bamsoet tak perlu ada oposisi di pemerintahan ke depan. Oleh sebab itu, Bamsoet mendukung langkah Prabowo untuk merangkul semua partai politik (parpol).
“Makanya kalau perlu, kita tidak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong dan tidak dibutuhkan lagi oposisi,” ucap dia.
Meski begitu, Bamsoet tak menampik adanya oposisi untuk menjalankan fungsi check and balances dalam pemerintahan amat penting. Namun, kata dia persoalan bangsa bisa dicari solusinya lewat musyawarah bersama.
“Bersatu itu bukan berarti check, balances tidak hidup. Kita bisa memusyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri, kita Golkar dan parpol lain yang satu koalisi bukan berarti selalu satu pandangan,” kata dia.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai,Ridwan Kamillebih cocok menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) daripada maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
“Kalau saya sih, inginnya Pak RK (Ridwan Kamil) jadimenteri, bagus kok. Dan yang cocok itu Menteri PUPR,” kata Bamsoet pada wartawan, dikutip Sabtu (9/3/2024).
Meski demikian, Bamsoet menyerahkan keputusan tersebut kepada Ridwan Kamil untuk menentukan sendiri karier politiknya ke depan.
“Kalau menurut saya, tergantung keinginan PakRKsaja,” kata dia.
Sebelumnya, Partai Golkar memastikan bahwa sejak awal partainya sudah menugaskan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk maju diPilkada Jakarta.
Pernyataan tersebut, disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, saat ditanyai soal banyaknya baliho RK terpampang di jalanan Ibukota. Baliho terbaru nampak mencuri perhatian lantaran tertulis narasi Ridwan sedang menuju ke Jakarta.
“Kalau kami sejak awal, jauh sebelum Pemilu, saat Saudara RK bergabung keGolkar, memang meng-endorse RK untuk menjadi Calon Gubernur, boleh di DKI Jakarta atau kembali ke Jawa Barat,” kata Doli saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).