PDIP Gelar Rakernas V, Dorong Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Pembenahan Pemilu
Jakarta – Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, membacakan 17 rekomendasi eksternal setelah menyelesaikan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah mencermati berbagai persoalan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
Kondisi Demokrasi yang Memprihatinkan
Puan Maharani menyoroti kemerosotan demokrasi dalam Pemilu 2024. Penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, dan praktik politik uang yang masif telah menodai pesta demokrasi tersebut. Tidak hanya itu, ketidaknetralan penyelenggara pemilu semakin memperburuk situasi.
Rekomendasi untuk Memperkuat Demokrasi
Menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini, Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peninjauan kembali sistem pemilu untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan pelemahan kualitas demokrasi.
Kedua, konsolidasi demokrasi melalui pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang adil dan tidak memihak. Ketiga, mendorong kebijakan legislasi yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi Pancasila.
Penolakan terhadap Penyalahgunaan Hukum
PDIP juga tegas menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Rekomendasi eksternal mereka mengecam perubahan UU MK dan UU Penyiaran yang dipandang telah menggerus prinsip keadilan dan kemandirian hukum.
Terkait putusan MK Nomor 90/PUU XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V PDIP menilai tindakan tersebut telah melanggar kewenangan DPR dan merebut hak konstitusional rakyat dalam menentukan pemimpin mereka.
Dorongan Evaluasi dan Reviu Kerangka Hukum
Partai berlambang banteng merah ini menyerukan evaluasi objektif atas pelaksanaan Pemilu 2024, melibatkan ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, dan akademisi. Selain itu, PDIP menegaskan pentingnya memahami kembali TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.
Penguatan Cita-cita Reformasi
Rakernas V PDIP menekankan pentingnya menjaga cita-cita reformasi, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, penguatan supremasi hukum, dan pelembagaan partai politik. Mereka juga mendorong profesionalisme dan kedudukan setara TNI dan Polri sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya.
Penghargaan dan Rekomendasi Kerja Sama Politik
PDIP menyatakan apresiasi atas dukungan rakyat terhadap Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, serta kemenangan partai dalam tiga Pemilu Legislatif berturut-turut. Kepercayaan rakyat tersebut akan diwujudkan dalam perbaikan Tiga Pilar Partai, meliputi struktural, legislatif, dan eksekutif.
Selain itu, Rakernas V PDIP merekomendasikan kepada Ketua Umum DPP PDIP untuk menjalin kerja sama dan komunikasi politik hanya dengan pihak-pihak yang berkomitmen tinggi dalam menjamin agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan demokrasi berkedaulatan rakyat.
